Dapat Anggaran Meski Ada Dualisme, Syahril Abubakar Laporkan Dugaan Maladministrasi LAM Riau

RIAUMAKMUR.COM,  PEKANBARU- Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) kubu Raja Marjohan Yusuf, dilaporkan oleh kelompok LAM Riau kubu Syahril Abubakar.

Laporan kepada kelompok LAM Riau Raja Marjohan Yusuf, dilakukan oleh kelompok Syahril Abubakar karena diduga ada maladministrasi.

Dugaan maladministrasi LAM Riau ini dilaporkan oleh Syahril Abubakar kepada Ombudsman.

Baca Juga: Azlaini Agus: Petinggi LAM Riau Menjatuhkan dan Merendahkan Martabat Orang Melayu

"Sengketa LAM Riau masih terus berlanjut. Sampai detik ini, belum ada keputusan yang inkrah dari pihak Mahkamah Agung, setelah DPA LAM Riau memenangkan gugatan di pengadilan tinggi. Tapi mereka terus membuat gerakan mencairkan anggaran APBD. Ini ada dugaan maladministrasi," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Adat (DPA) LAM Riau, Syahril Abubakar, Kamis (12/10/2023).

Upaya mencairkan anggaran itu, menurut Syahril yang bergelar Tan Sri ini, merupakan hal yang melanggar. Seharusnya Gubernur Riau, Syamsuar tidak berhak memberikan sarana prasarana ke salah satu kubu, karena masih bersifat status quo.

"Harusnya tidak boleh dicairkan anggaran di kedua kubu karena sesuai Pergub nomor 1 tahun 2022 jelas, organisasi yang sesang berkonflik tidak boleh dicairkan anggaran, supaya negara tidak mengalami kerugian. Karena kan belum tahu apakah mereka benar, karena masih diuji di pengadilan. Dua-dua kubu tak boleh dapat hibah, seperti yang terjadi di KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)," katanya.

Baca Juga: LAM Riau Bantah Beri Gelar Adat Untuk Ganjar Pranowo

Oleh itu, kata Syahril, dengan Gubernur Riau yang sudah mengundurkan diri karena nyaleg, maka kebenaran harus diluruskan kembali. Kepala Plt Gubernur dan Pj Gubernur nantinya harus meluruskan persoalan tersebut.

"Maka kita akan sampaikan ke Ombudsman tentang dugaan maladministrasi ini," tukasnya.

Dia juga mengkritisi kebijakan Gubernur Riau yang dianggap tak elok.

"Potensi kerugian negara besar di sini, Gubernur tak elok, karena tak menghargai proses hukum," tukasnya.***