DPRD Riau: Kampanye Harus 'Hepi-hepi', Jangan Ada yang Kelahi

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU- Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, berharap para peserta Pemilu bisa menaati aturan yang telah ditetapkan dalam berkampanye.

Menurut Eddy A Mohd Yatim, Pemilu pada dasarnya adalah pesta demokrasi, dan yang namanya pesta tentunya harus bersenang-senang.

"Ini kan pesta, pesta itu kan hepi-hepi, jadi jangan ada yang kelahi," ujar Eddy A Mohd Yatim, Kamis (30/11/2023).

Baca Juga: Jangan Menghina Peserta Pemilu, Hati-hati Ancaman Pidana, PPI Riau Minta Bawaslu Pantau Kampanye di Medsos

Eddy Yatim juga mengajak semua pihak, baik peserta Pemilu ataupun KPU dan Bawaslu sebagai wasit, harus bisa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, di masa kampanye ini.

"Mari kita sama-sama bekerja, sesuai tupoksi masing-masing, supaya suasana demokrasi sehat dan Pemilu 2024 bisa menghasilkan orang-orang berkualitas," tambahnya.

Sebagai informasi, tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki masa kampanye sejak 28 November 2023 lalu. Masa kampanye akan berlangsung selama 75 hari hingga 10 Februari 2024.

Baca Juga: Beredar Isu DPRD Riau Akan Usulkan Nama Tunggal Jadi Calon Pj Gubernur Riau, Mardianto Manan: Aneh Bin Ajaib

Kampanye dilaksanakan secara serentak meliputi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, serta kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Baca Juga: Soal Pj Gubernur Riau, Abdul Kasim: Banyak Putra Riau yang Punya Karir Tinggi di Kementerian

Dilansir dari Kompas.com, betikut aturan-aturan dan larangan dalam kampanye

Materi kampanye

Menurut Pasal 274 UU Pemilu, kampanye harus memuat sejumlah materi yang terdiri dari:

• visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden;

• visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan

• visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Dalam rangka pendidikan politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.


Metode kampanye

Sedikitnya, ada delapan metode kampanye pemilu. Delapan metode itu dituangkan dalam Pasal 275 UU Pemilu yang meliputi:

• Pertemuan terbatas;

• Pertemuan tatap muka;

• Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;

• Pemasangan alat peraga di tempat umum;

• Pemasangan alat peraga di tempat umum;

• Media sosial;

• Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;

• Rapat umum;

• Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan

• Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Larangan kampanye

UU Pemilu khususnya Pasal 280 juga mengatur sejumlah larangan dalam kampanye, yakni:

• Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

• Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;

• Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

• Mengganggu ketertiban umum;

• Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;

• Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;

• Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

• Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan

• Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Adapun setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024.

Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada level pemilu presiden, ada tiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan berlaga. Ketiganya yakni, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai paslon nomor urut 3.

Selanjutnya, ada 24 partai politik peserta Pemilu 2024 dengan perincian 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.

Sementara, di level DPR RI, ada 9.917 calon anggota legislatif (caleg) yang akan memperebutkan 580 kursi Parlemen. Kemudian, 668 orang tercatat sebagai calon anggota DPD.***