PI 10 Persen Masih Dalam Harapan, Husaimi Hamidi: Empat Kali Pak Gubernur Bilang Akan Cair

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau, Husaimi Hamidi, menyinggung Gubernur Riau, Syamsuar, yang selalu memberikan harapan terkait pencairan dana Participating Interest atau PI 10 persen Wilayah Kerja (WK) Rokan.

Sebagai mana diketahui, saat ini PI 10 persen dikabarkan bahwa telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia. Artinya, sudah ada lampu hijau uang yang sudah dicatat di APBD itu bisa digunakan.

Husaimi Hamidi mengatakan, informasi PI 10 persen akan cair itu sudah empat kali ia dengar. Namun, sampai sekarang belum ada realisasi pasti terkait pendapatan yang sudah dimasukkan ke dalam buku penerimaan APBD Perubahan 2023.

Baca Juga: Disuarakan Oleh DPRD Riau, Menteri ESDM Akhirnya Teken SK Pencairan PI 10 persen

"Akan segera cair, sudah empat kali Pak Gubernur Riau bicara itu," kata Husaimi Hamidi, Rabu (18/10/2023).

Disampaikan Husaimi Hamidi, Gubernur Riau (Gubri) bicara tahapan sudah selesai karena untuk menuntaskan tahapan itu butuh waktu 1 bulan. Kata dia, kalaupun cair Rp1 triliun dalam bulan 11 ini, Ia mempertanyakan apakah AD/ART BUMD PT Riau Petroleum direvisi.

"Revisi itu sangat dibutuhkan sehingga dana Rp1 triliun tersebut bisa masuk ke APBD seperti retribusi, kalau AD/ART tak berubah tak bisa masuk ke kas APBD Perubahan 2023 karena harus melalui RUPS Luar Biasa dulu baru dihitung berapa untuk Riau," kata dia.

Baca Juga: Syamsuar Gagal Dapatkan PI 10 Persen, Husaimi Hamidi Dorong Edy Natar Harus Evaluasi Biro Ekonomi dan BUMD Ini

Husaimi yang juga Anggota Banggar DPRD Riau ini tidak menampik selama nyinyir dalam persoalan dana PI ini membuat ada orang yang tidak suka padanya. Namun ia mengatakan sikap nyinyir itu bertujuan agar Provinsi Riau ini lebih baik dan Pemprov Riau bekerja dengan serius.

"Saya ingin mereka (Pemprov Riau) bekerja pakai target, sekian hari kerja ada yang diselesaikan, sehingga Gubernur nanti menyampaikan ke publik tidak salah, kasihan Gubri (Syamsuar, red) tanggal 4 November bukan gubernur lagi tapi dia terhutang ngomong berapa kali dia bicara soal dana PI cair kemarin saat HUT Riau, tak juga cair," kata dia.

Harusnya, kata Husaimi, pendamping Gubri menyampaikan data real sehingga Gubri tak salah bicara di media. Soal dana PI, Ia mencontohkan Provinsi Jawa Barat tidak sampai satu tahun mengurus pencairannya.

Baca Juga: Misliadi: Pemprov Riau Harus Turun Tangan Menjemput PI 10 Persen


"Kita hampir tiga tahun tak selesai, mulai saya ketua komisi III DPRD Riau sampai hari ini, belum hal-hal lain seperti pajak air permukaan Migas sampai hari ini tak clear," kata dia.


Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar mengatakan, surat persetujuan Menteri ESDM terkait PI 10 persen WK Rokan tersebut disampaikan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor T-817/MG.04/MEM.M/2023.


“Kami sebagai mitra kerja menyambut baik dan mengapresiasi kinerja Riau Petroleum. Kami menyarankan, pemegang saham (Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten) agar segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penentuan dividen," kata Markarius, Selasa (10/10/2023).***