Gara-gara BKK, Gubri Syamsuar Klaim Sudah Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Riau

RIAUMAKMUR.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau selama 5 tahun (2019-2023) telah menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada desa sebesar Rp1,12 triliun. Ini diberikan kepada 1.591 desa di 10 kabupaten se Provinsi Riau. 

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Syamsuar saat membuka Rapat Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Desa se Provinsi Riau Tahun 2023 di SKA CoEx Pekanbaru, Kamis (2/11/2023). 

Program BKK dari Pemprov Riau kepada desa tersebutpun memberikan dampak yang sangat menggembirakan, yang mana pada 2019, jumlah desa mandiri hanya 10 desa, saat ini bertambah secara signifikan menjadi 600 desa pada 2023.

• Baca Juga: 1.591 Desa di Riau Terima BKK, Bantuan Keuangan Khusus Sebesar Rp1,12 Triliun

Sedangkan jumlah desa maju sebanyak 163 desa pada 2019, dan bertambah menjadi 585 desa pada 2023. Sementara itu, jumlah desa berkembang sebanyak 951 desa pada 2019, berkurang menjadi 406 desa pada 2023. Adapun jumlah desa tertinggal sebanyak 422 desa dan desa sangat tertinggal 45 desa pada 2019, dan pada 2023 jumlah tersebut menjadi 0. 

"Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, dana yang disalurkan kepada desa tersebut membuahkan hasil yang baik. Status perkembangan desa di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan," ujar Gubri.

• Baca Juga: Inspirasi Dedikasi Mengajar di Pulau Terluar dari Guru Berprestasi Normayanti

Selain itu, Gubernur Syamsuar merasa bangga, sebab perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) di provinsi Riau pada tahun 2023 berada pada status Maju, dengan skor 0,7707. Ini menunjukkan Riau berada pada peringkat ke-7 dari 36 Provinsi di Indonesia.

"Sebelumnya sebelumnya Riau berada pada peringkat 17 dari 33 provinsi Indonesia, dan pada waktu itu status Indeks Desa Membangunnya yaitu Berkembang," terangnya.

• Baca Juga: Desa Tanjung Leban Bengkalis Binaan PT KPI Unit Sei Pakning Raih Penghargaan PROKLIM Utama Dari KLHK

Penggunaan BKK dari Pemprov Riau kepada desa, sebut Gubri, secara umum dimaksudkan sebagai bentuk penyerahan sebagian tugas Pemprov Riau kepada pemerintah desa, dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan desa dan percepatan pembangunan perekonomian di pedesaan.

Hal ini sejalan dengan misi ke 3 RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yaitu "Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Mandiri dan Berdaya Saing".