Pemerintah Kabupaten Kampar ikuti Rakor Inflasi dan Perda Penyandang Disabilitas dengan Kemendagri, Inflasi Kampar Saat ini 0,56 Persen

photo author
Ikhwan RM, Riau Makmur
- Senin, 5 Februari 2024 | 21:00 WIB
Suasana rapat Koordinasi dan Pembahasan Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024 dan Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar bersama Kemendagri secara virtual (Istimewa)
Suasana rapat Koordinasi dan Pembahasan Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024 dan Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kampar bersama Kemendagri secara virtual (Istimewa)

RIAUMAKMUR.COM, KAMPAR - Pj Bupati Kampar Hambali, SE,MH didampingi Pj Sekda Kampar Drs Yusri,M.Si, Forkopimda Kampar, serta Dinas terkait mengikuti rapat Koordinasi dan Pembahasan Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024 dan Percepatan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyandang Disabilitas, Senin (5/2/2024).

Rapat ini dilakukan secara Virtual dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang di Kampar dilakukan di lantai II Kantor Bupati Kampar.

Rakor yang dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diwakili Diretur Jendral Kemendagri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si.

Baca Juga: Terus Meroket, TWS - Plot Twist Kini Jadi Lagu Debut Boy Grup Pertama yang Masuk Peringkat 10 di MelOn Sejak Wanna One

Usai mendengar arahan dari Kemendagri, Pj Bupati Kampar H Hambali menyampaikan bahwa inflasi di Kampar masih bertitik pedoman kepada Kota Pekanbaru

Namun dalam catatan Kemendagri saat ini, Inflasi Kabupaten Kampar masih berkisar lebih kurang 0,56% diatas rata-rata infalsi nasional yang hanya 0,04% tahun 2024.

Hambali menyebutkan bahwa Kampar mesti mengacu dan berpedoman kepada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabiiitas (PD) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Baca Juga: Winwin NCT Pancarkan Visual Tuan Muda Bangsawan yang Memukau di Drama Kostum Perfect Match

“Dan dalam penyusunan RAN PD dan RAD-PD tersebut harus selaras dengan RKPD, RPJMD, RPJPD, kemudian baru melakukan Musrenbang eklusif dari level Desa sampai Kabupaten yang didukung forum tematik disabilitas, sinergitas lintas pemerintah dengan lintas non-pemerintah,” sebutnya.

Menurutnya yang terpenting dalam rakor inflasi hari ini adalah, terkait Perda penyandang Disabilitas dan diminta agar ini segera ditindak lanjut karena ini sudah menjadi aturan dari Kemendagri.

Terkait hal tersebut Irjen Kemendagri Tamsi Tohir, dalam arahannya menyebut bahwa Kemendagri saat ini telah mengeluarkan surat edaran mengenai percepatan pembentukan Perda di seluruh Provinsi, Kabupaten Kota di Indonesia.

Baca Juga: Setelah Wu Lei, Zhao Jinmai Akan Suguhkan Kemistri Luar Biasa dengan Zhang Linghe di Drama The Princess Royal

Hal ini karena Infalasi nasional untuk bulan kebulan januari 2024 terhadap desember 2023 adalah 0,04%, dimana inflasi tahun ketahun sebesar 2,57% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,04%.

(Istimewa)

Oleh karena inflasi saat ini masih banyak Kabupaten/kota yang diatas rata-rata nasional.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ikhwan RM

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X