Pembatasan BBM Bersubsidi Diharapkan Tidak Berdampak Sektor Lain

RIAUMAKMUR.COM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi berharap pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak berdampak pada sektor lain. Terutama, sektor transportasi massal. 

"Di satu sisi pemerintah ingin bagaimana mengalihkan kendaraan pribadi ke angkutan massal. Tapi angkutan massal menggunakan BBM bersubsidi. BBM bersubsidi dikurangi, ini kontraproduktif lagi," kata Suryadi. Hal itu dikatakan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Kamis (29/8/2024).

Terkait hal itu, kata dia, perlu dilakukan kajian dan simulasi sehingga kebijakannya tidak berdampak bagi sektor lain. Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi pembatasan BBM bersubsidi ini.

Baca Juga: Pegadaian Raih Tiga Penghargaan di PaDi UMKM Expo

"Karena kebijakan pemerintah sering tidak dipahami oleh masyarakat. Bahkan, kepercayaan kepada pemerintah membuat kebijakan-kebijakan tidak efektif," ujarnya.

Sisi lain, Suryadi menilai program pembatasan BBM bersubsidi ini kurang tepat. Hal itu karena dilakukan di masa transisi pemerintahan.

"DPR juga akan sulit diharapkan karena tidak fokus di masa transisi ini," ucapnya. Untuk itu, ia menyarankan pemerintah mengevaluasi kebijakannya tersebut. 

Baca Juga: Sembilan Warisan Budaya Aceh Ditetapkan sebagai WBTb Indonesia

Supaya kebijakan itu juga dapat melibatkan masyarakat untuk sosialisasinya. "Ini agar kepercayaan publik kepada pemerintah juga jangan sampai turun terus," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Perihal ini, akan terlaksana pada 1 Oktober 2024.

Diungkapkan, saat ini yang dilakukan pemerintah adalah membahas waktu yang tepat memberikan sosialisasi kepada masyarakat. "Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.