Ekonomi Kreatif Pilar Baru Perekonomian Indonesia

RIAUMAKMUR.COM - Ekonomi kreatif kini menjadi pilar baru yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Sukabumi, Iman Adinugraha, menekankan pentingnya strategi konkret agar sektor ini dapat berkembang dan memberikan dampak luas.

Dalam pernyataannya pada Selasa (19/11/2024) Iman menggarisbawahi dua hal penting. Apa saja?

Pertama, perlunya percepatan regulasi yang mendukung sektor ekonomi kreatif, termasuk pembentukan dinas khusus di tingkat daerah. Kedua, pentingnya tambahan anggaran Rp2,4 triliun buat Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). 

Baca Juga: Regional CEO BSI Aceh Tekankan Pentingnya Komunikasi Efektif

Tambahan anggaran tersebut, menurut Iman, sangat krusial untuk mendukung program prioritas. Misalnya menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

"Ekonomi kreatif tidak sekadar tentang inovasi, tetapi juga penguatan SDM dan penciptaan lapangan kerja," ujar Iman. Ia menekankan bahwa dukungan anggaran menjadi kunci keberhasilan sektor ini.

Sementara Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI mengungkapkan perlunya dukungan kebijakan baru.

Baca Juga: Peduli Budaya Melayu, Abdul Wahid - SF Hariyanto Pedomani Tunjuk Ajar Melayu untuk Membangun Riau

Ia menyebut percepatan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) dan revisi undang-undang terkait pemerintahan daerah, sangat diperlukan untuk memperkuat landasan hukum sektor ini.

Iman juga menyoroti pembangunan infrastruktur seperti Tol Jagoratu yang direncanakan mulai dibangun pada 2025. Menurutnya, tol ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sukabumi, dengan memperbaiki akses ke destinasi wisata yang selama ini menjadi tantangan utama. 

Dengan kolaborasi strategis cita-cita menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung perekonomian menuju Indonesia Emas 2045 semakin nyata. Kolaborasi itu dilakukan antara pemerintah, DPR, dan pelaku ekonomi kreatif.