Dulu Jokowi, Sekarang Gibran yang Bikin Bingung Gegara Layanan Aduan Masyarakat di Istana Wapres RI

"Program bermasalah seperti Bapaknya (Jokowi)," ungkap warganet melalui akun X @NutiHandayani. "Itu jebakan, nggak tahu kelakuannya semua WhatsApp masuk, disitulah data-data discreening, dijadikan bahan olahan," terang @DwiPakerti.

Baca Juga: Indonesia Tegaskan Komitmen Jaga Perdamaian dan Keamanan ASEAN di ADMM ke-18

Cuitan warganet terkait program layanan aduan masyarakat di era Gibran dan Jokowi. (X.com/@JhonSitorus_18)

Di sisi lain, adanya layanan pemerintah menggunakan platform digital juga menunjukkan latahnya pemerintah terhadap digitalisasi. Sebab, aplikasi layanan pemerintah yang sebenarnya ditujukan agar memudahkan masyarakat, justru dibuat bingung dengan semakin banyaknya aplikasi yang dirilis oleh pemerintah.

Ratusan Ribu Aplikasi ‘Layanan’ Pemerintah RI Bikin Anggaran Boros  

Menteri Keuangan (Menkeu) di era Gibran dan Jokowi, Sri Mulyani, pernah mengeluhkan ribuan aplikasi yang tidak semuanya berfungsi secara efektif. "Bayangkan, kita punya lebih dari 400.000 aplikasi, kemudian setiap Kementerian lembaga itu punya 2.700 aplikasi dengan database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani dalam kesempatan berbeda di Bali, pada Senin, 11 Juli 2022 lalu.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Janji Perkuat SDM Berkonsep Manajemen Risiko

Menurutnya, tidak efektifnya penggunaan ribuan aplikasi itu membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien. "Aplikasi ini justru membuat biaya yang dikeluarkan pemerintah menjadi tidak efisien, karena banyak aplikasi yang tidak bisa beroperasi secara multifungsi," tandasnya.