RIAUMAKMUR.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menyampaikan delapan rekomendasi kebijakan mengatasi dampak rencana kenaikan PPN 12 persen. Ia menyebut rekomendasi tersebut dipertimbangkan untuk membantu masyarakat terutama kelas menengah ke bawah dan miskin.
"Pertama, perlu penambahan anggaran untuk perlindungan sosial ke rakyat, jumlah penerima manfaat Perlinsos di pertebal, bukan hanya untuk rumah tangga miskin tetapi juga hampir miskin dan rentan miskin.
Serta memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran," kata Said dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Minggu (8/12/2024).
Baca Juga: Kafilah Singkawang Targetkan Tujuh Besar di MTQ XXXII Kalbar 2024
Said melanjutkan rekomendasi kedua, penambahan subsidi BBM, gas LPG listrik untuk rumah tangga miskin dipertahankan, termasuk ojek online. Sebaiknya tetap mendapatkan jatah pengisian BBM bersubsidi, bahkan bila perlu menjangkau kelompok menengah bawah.
"Ketiga, subsidi transportasi umum diperluas yang menjadi moda transportasi massal sehari-hari, keempat, subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah. Kelima, bantuan untuk pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi dipertebal yang menjangkau lebih banyak menengah bawah," katanya.
Said mengatakan kebijakan keenam, operasi pasar secara rutin paling sedikit dua bulan sekali. Hal ini dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau.
Baca Juga: Perkuat Pengawasan Keimigrasian, Kemenimipas Resmikan Dua Direktorat Baru
"Ketujuh, memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa Pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 pesen menjadi 50 persen, untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri," ucapnya.
Said menambahkan kebijakan delapan, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah, meluncurkan program pelatihan keterampilan. Serta, memberdayakan ekonomi kelas menengah terdampak, membantu mereka beralih ke sektor-sektor yang lebih berkembang dan berdaya saing.
Artikel Terkait
DPR Singgung Perbedaan Jabatan Utusan Khusus Presiden-Menteri
Lapor Mas Wapres Tindaklanjuti Aduan Terkait Pertanahan
Perkuat Pengawasan Keimigrasian, Kemenimipas Resmikan Dua Direktorat Baru
Bapanas: Menjaga Daya Beli Masyarakat Kunci Pertumbuhan Ekonomi
Kafilah Singkawang Targetkan Tujuh Besar di MTQ XXXII Kalbar 2024
KPU DKI Gelar Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pilkada
Legislator Harap Gus Miftah Berdakwah Komunitas, Bukan Konvensional
Kemenko PMK Ajak Anak Siap Hadapi Krisis Iklim
STAYC Bikin Knetz Terharu Usai Ubah Deskripsi Bubble Mereka Untuk Ikut Dukung Demonstrasi Massal di Korea
Penampilan Anggun dan Menggemaskan Haerin NewJeans Saat Hadiri Event Dior Ini Trending