LKPP Beri Penghargaan buat Instansi dan Pemerintah Daerah

RIAUMAKMUR.COM - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang berhasil menerapkan konsolidasi pengadaan barang/jasa secara optimal. 

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen bersama dalam mendukung efisiensi pengelolaan anggaran, meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), serta memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Konsolidasi pengadaan merupakan strategi yang memungkinkan penggabungan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis menjadi satu proses pengadaan bersama.

Baca Juga: Menkomdigi Dukung Transformasi STMM Yogyakarta Jadi Politeknik Digital

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga mengurangi biaya transaksi, mendorong daya saing pelaku usaha lokal, dan memastikan pemerintah sebagai pembeli utama mendapatkan kualitas terbaik.

Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, menekankan bahwa konsolidasi pengadaan menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang efisien dan akuntabel. 

"Langkah ini memungkinkan kita mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan memperluas peluang bagi UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok pengadaan pemerintah," ia mengungkapkan.

Baca Juga: Kemenperin Optimalkan Program P3DN untuk Dorong Produktivitas Industri Lokal

Dengan penghargaan ini, LKPP berharap instansi dan pemerintah daerah lainnya dapat terus memperkuat sinergi dalam menerapkan konsolidasi pengadaan sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi nasional.*(Gun)

Daftar Penerima Penghargaan Kategori Kementerian/Lembaga

1. Kementerian Kesehatan - Atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan alat kesehatan pada Katalog Elektronik

2. Kementerian Agama - Atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan meubelair pendidikan dan keagamaan pada Katalog Elektronik

3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional - Atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan BKB Kit Stunting pada Katalog Elektronik

4. Komisi Pemilihan Umum - Atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 pada Katalog Elektronik

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan - Atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan reagen kimia pada Katalog Elektronik

Kategori Pemerintah Daerah