"Agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI, di mana militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," kata mereka.
Koalisi ini mendesak agar DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan yang tertutup dan memastikan transparansi dalam revisi UU TNI.
Mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam proses ini demi menjamin aturan yang lebih demokratis.
Artikel Terkait
Presiden Jokowi Sampaikan Penganugerahan Pangkat Istimewa Prabowo sesuai UU
KSPSI Riau Ajak Pemerintah Sosialisasikan UU Cipta Kerja Kepada Masyarakat
Pj Bupati Lumajang Ungkap Strategi Penyesuaian Anggaran Pegawai sesuai UU HKPD
Revisi UU MD3 Bisa Dilakukan, Dasco Berpeluang Duduki Kursi Ketua DPR
Kemnaker Hormati Putusan MK tentang UU Cipta Kerja, Siap Berdialog dengan Pekerja dan Pengusaha
DPR RI Prioritaskan Revisi UU Penanggulangan Bencana untuk Tingkatkan Kapasitas BNPB dan BPBD
Debat Pilkada Bekasi, Ini Strategi Uu-Nurul Berantas Pungli
UU Perlindungan Data Pribadi Krusial untuk Pengadaan Barang/Jasa
Kadin dan Kemenaker Siap Bentuk Satgas UU Ketenagakerjaan
PAN Dukung Kenaikan PPN sebagai Bentuk Ketaatan UU