Bantah Adanya Pemborosan di Tengah Efisiensi karena Rapat Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, DPR: Itu Pendapatmu

RIAUMAKMUR.COM - Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menanggapi kritik terkait pembahasan revisi UU TNI di hotel Fairmont, Jakarta.

Ia menyebut bahwa rapat-rapat DPR di hotel mewah bukanlah hal baru dan telah dilakukan sebelumnya untuk berbagai pembahasan undang-undang lain.

"Ya kalau itu pendapatmu. Kalau dari dulu coba kamu cek Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Intercon, kok nggak kamu kritik?" kata Utut, di Fairmont, Sabtu 15 Maret 2025 malam.

Baca Juga: Bidkum Polda Riau Sosialisasi UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terhadap Personel Polres Kampar

Utut juga menjelaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya "konsinyering", yakni metode pembahasan yang lebih intensif dengan mengelompokkan peserta dalam satu tempat untuk mempercepat keputusan.

"Ya kalau di sini kan konsinyering, kamu tahu arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokkan gitu ya," jelasnya sembari masuk kembali ke ruang rapat.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menambahkan bahwa rapat tersebut sudah sesuai dengan aturan Tata Tertib DPR Pasal 254, yang memperbolehkan rapat di luar Gedung DPR dalam situasi mendesak.

"Teman-teman Sekretariat itu menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel, tapi yang tersedia itu satu ya, pertimbangannya yang tersedia dengan format Panja RUU ini," tuturnya.

Ia juga mengklaim bahwa pemilihan hotel Fairmont sudah melalui pertimbangan efisiensi biaya karena adanya kerja sama khusus antara pihak hotel dengan DPR.

"Pertimbangan kedua hotel yang punya kerja sama government rate dengan kita yang harganya terjangkau," jelasnya.

Baca Juga: Komnas Perempuan Kritisi Soal Ketiadaan Aturan Layanan Pemulihan Korban Kekerasan di Omnibus Law UU Kesehatan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk mengatur empat poin utama, yaitu penguatan dan modernisasi alutsista, batasan penempatan TNI dalam tugas non-militer, peningkatan kesejahteraan prajurit, serta pengaturan usia pensiun TNI.

"Revisi ini akan menetapkan usia pensiun bintara dan tamtama menjadi 58 tahun, sementara perwira hingga 60 tahun. Untuk prajurit yang menduduki jabatan fungsional, masa kedinasan bisa diperpanjang hingga 65 tahun," ungkapnya.

DPR dan pemerintah menargetkan revisi ini dapat rampung sebelum masa reses DPR pada 21 Maret mendatang.