Petani Lampung Nangis! Harga Gabah Cuma Rp5.400, Curhat Langsung ke Presiden Prabowo

RIAUMAKMUR.COM – Seorang petani dari Lampung Selatan menyuarakan kekecewaannya atas anjloknya harga gabah yang jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Ia bahkan menyampaikan langsung keluhannya kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, melalui sebuah video yang kini ramai di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Facebook Edi Pertanian Milenial, sang petani mengaku harga jual gabah kering panen (GKP) miliknya hanya dihargai Rp5.400 per kilogram. Padahal, pemerintah sebelumnya telah menetapkan HPP GKP sebesar Rp6.500 per kilogram.

Baca Juga: Gak Sido Umroh! Petani Bojonegoro Keluhkan Harga Gabah Anjlok ke Rp5.000 per Kg, Jauh di Bawah HPP

"Tidak sesuai omongan, katanya harga padi standar Rp6.500, tapi di Lampung Selatan, harga anjlok," kata sang petani dalam video yang dilihat pada Kamis, 17 April 2025.

Ia juga menekankan bahwa gabah yang ia hasilkan berasal dari varietas unggul, yang seharusnya memiliki nilai jual tinggi. "Padahal ini padi A1 (kualitas tinggi). Gimana ini, Pak Prabowo?" lanjutnya dengan nada kecewa.

Unggahan tersebut mendapat respons luas dari warganet. Hingga artikel ini ditulis, video tersebut telah disukai oleh lebih dari 19,8 ribu pengguna Facebook.

Sejumlah komentar turut menunjukkan rasa prihatin terhadap kondisi yang dihadapi para petani. Salah satu warganet menyarankan agar kebijakan harga gabah dikaji ulang agar lebih berpihak pada petani.

Baca Juga: Amran Panen dan Serap Gabah di Gresik, Petani Apresiasi Dukungan Presiden Prabowo

"Menurut saya kalau mau naikkan harga gabah petani jangan di gabahnya, berasnya aja naik Rp13 ribu, otomatis harga gabah ikut naik," tulis akun @AromaMachaiMachai.

Komentar lainnya menyebut situasi ini mencerminkan lemahnya peran lembaga penyangga seperti Bulog.

"Bulog sudah menyerah," singkat akun @PuTra.

Keluhan ini menambah daftar panjang keresahan petani di berbagai daerah yang merasa tidak mendapatkan harga layak atas hasil panennya, meski HPP sudah ditetapkan pemerintah.