Bongkar Celah Korupsi, Prabowo Selamatkan Rp300 Triliun dari APBN 2025 untuk Rakyat

RIAUMAKMUR.COM - Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyelamatkan dana sebesar Rp300 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025 (APBN 2025) yang dinilai rawan diselewengkan.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi sekaligus untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

“Kami telah identifikasi dan telah selamatkan Rp300 triliun dari APBN 2025 yang kami lihat rawan diselewengkan,” tegas Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

Baca Juga: Tak Ada Ampun! Prabowo Siap Sikat Jenderal dan Kader Gerindra di Tambang Ilegal

Presiden menjelaskan, dana tersebut sebagian besar berasal dari pemangkasan anggaran perjalanan dinas, baik luar negeri maupun dalam negeri, serta anggaran alat tulis kantor yang dinilai berlebihan.

Menurutnya, pos-pos pengeluaran tersebut berpotensi menjadi celah terjadinya korupsi jika tidak diawasi secara ketat.

“Anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar,” jelasnya.

Prabowo menegaskan bahwa langkah efisiensi ini merupakan amanat langsung dari konstitusi.

“Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar,” katanya.

Dana yang berhasil diamankan itu, lanjutnya, telah dialihkan untuk pembiayaan program-program produktif yang langsung menyentuh kehidupan rakyat.

“Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain selain memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi di seluruh lembaga eksekutif dan pemerintahan.

Ia memastikan komitmennya untuk menutup setiap peluang penyalahgunaan anggaran.

“Saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,” tegasnya.

Sidang tahunan ini dihadiri lebih dari 600 anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan partai politik, serta perwakilan negara sahabat.