RIAUMAKMUR.COM - Gelombang disrupsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin terasa nyata di dunia kerja global.
Forum Ekonomi Dunia (WEF) dalam laporan terbarunya memperkirakan, sekitar 41 persen perusahaan besar akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga tahun 2030, seiring semakin banyaknya pekerjaan yang bisa digantikan AI.
Prediksi itu termuat dalam laporan "Future of Jobs Report 2025".
Survei WEF terhadap ratusan perusahaan besar menunjukkan mayoritas kini tengah menyiapkan strategi menghadapi perubahan besar akibat teknologi.
Selain merencanakan efisiensi tenaga kerja, sebanyak 77 persen perusahaan menyatakan akan fokus pada pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan karyawan sepanjang periode 2025 hingga 2030.
Langkah ini dilakukan agar pekerja bisa beradaptasi dan tetap relevan di era otomasi.
Managing Director WEF, Saadia Zahidi, menegaskan bahwa perubahan pasar tenaga kerja kini sangat dipengaruhi AI generatif dan transisi energi terbarukan.
“Perkembangan AI dan energi terbarukan tengah membentuk ulang pasar tenaga kerja, mendorong meningkatnya permintaan untuk banyak peran teknologi atau spesialis, sekaligus menurunkan kebutuhan untuk pekerjaan lain, seperti desainer grafis,” jelas Zahidi dalam laporannya, Kamis, 21 Agustus 2025.
Ia menambahkan, kemampuan AI dalam menciptakan teks, gambar, hingga konten orisinal membuat banyak pekerjaan berbasis pengetahuan berisiko tergerus.
Profesi yang diprediksi cepat menyusut antara lain petugas layanan pos, sekretaris eksekutif, dan staf penggajian.
Untuk pertama kalinya, desainer grafis dan sekretaris hukum juga masuk dalam daftar sepuluh pekerjaan dengan laju penurunan tercepat.
Hal ini disebut sebagai bukti nyata kecanggihan AI generatif yang kian mampu mengambil alih tugas manusia.
Meski begitu, fenomena ini juga menciptakan peluang baru.
Hampir 70 persen perusahaan dalam survei menyatakan siap merekrut pekerja dengan keahlian khusus di bidang pengembangan dan penerapan AI.
Artikel Terkait
MenpanRB Pastikan Tidak Ada PHK Massal Honorer Pada November Ini
RUU ASN Disahkan, Tak Ada PHK Masal untuk Tenaga Honorer
Mendagri Koordinasikan Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Atasi PHK
Pj Gubernur Aceh Ikut Rakor Bersama Mendagri dan Menaker Terkait Isu PHK-Penetapan UMP
PHK Jadi Penyebab Turunnya Daya Beli Masyarakat
Ratusan Pekerja PT LBS Demo Tolak PHK
Efisiensi Besar Microsoft, 9.000 Karyawan Terkena PHK demi Dorong Investasi AI