Dari Rakornas Sampah 2026, Probolinggo Menuju Kota Bersih

DLH juga menggiatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Retno menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi kewajiban masyarakat guna mengurangi beban tempat pemrosesan akhir (TPA).

“Memilah sampah adalah kewajiban. Sosialisasi telah dilakukan kepada camat, lurah, dan PKK. Selanjutnya masyarakat harus bergerak,” tegasnya.

Terkait Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), Pemkot Probolinggo terus mendorong kerja bakti dan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan.

Rakornas Pengelolaan Sampah 2026 juga menjadi forum penyampaian arahan pemerintah pusat kepada daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memaparkan sinkronisasi kebijakan pengelolaan sampah nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) membahas peran keluarga dalam perubahan perilaku pengelolaan sampah. Wakil Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan materi pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pengelolaan sampah berkelanjutan, serta Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyoroti peran pemerintah desa dalam peningkatan kinerja pengelolaan sampah.

Rakornas akan dilanjutkan dengan diskusi panel mengenai penegakan hukum dan tata kelola persampahan serta penguatan komitmen bersama dalam pengelolaan sampah nasional.