Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai organisasi guru tingkat nasional meminta Pemerintah melakukan pembenahan perbaikan terhadap kualitas pendidikan di tanah air pascapandemi Covid-19. Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 harus dijadikan momentum merefleksikan berbagai kebijakan pendidikan baik pusat maupun daerah apakah sudah berdampak positif secara signifikan terhadap kualitas pendidikan, kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di setiap daerah, termasuk kualitas dan kesejehteraan guru atau belum.
"Hardiknas 2023 hendaknya dipandang sebagai momen refleksi bersama atas semua kebijakan pendidikan di tanah air, pendidikan kita mau dibawa kemana? Apalagi Pemilu sudah di depan mata, nanti ganti pemerintah ganti kebijakan lagi," kata Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).
Ada tujuh catatan kritis dan reflektif P2G pada Hardiknas 2023:
Pertama, P2G mendesak Kemdikbudristek serta seluruh pemerintah daerah provinsi, kota/kabupaten melakukan evaluasi secara komprehensif dan objektif terhadap seluruh Episode Merdeka Mengajar yang sudah masuk Episode ke-24 .
"Evaluasi Merdeka Mengajar episode satu sampai dua puluh empat sangat penting, mengingat tahun depan Pemilu dan pergantian pemerintahan. Kami pun menilai sejak dulu ganti menteri pasti ganti kebijakan, jadi tidak ada kontinuitas dalam membangun pendidikan dan guru nasional," ucap Satriwan.
Jangan sampai hanya berganti merek kebijakan, tapi substansi sesungguhnya sama. Jangan sampai klaim perubahan inovasi pendidikan yang terjadi malah involusi pendidikan.
"Makanya P2G mendesak Kemdikbudristek menuntaskan Peta Jalan Pendidikan Nasional sebagai arah dan tujuan pembangunan pendidikan Indonesia jangka panjang. Road map yang lahir dari pemikiran semua stakeholders secara partisipatif, objektif, dan transparan," lanjut Satriwan.
Jika pemerintahan Presiden Jokowi dapat melahirkan Peta Jalan Pendidikan Nasional ini akan menjadi warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia.
Kedua, P2G mendesak komitmen dan profesionalitas Kemdikbudristek, Kemenag, Kemenpan RB, Kemenkeu, Kemendagri, BKN, dan seluruh pemda baik provinsi dan kota/kabupaten dalam melaksanakan perekrutan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Persoalan Guru PPPK sekarang menjadi cermin buruk tata kelola guru di tanah air. Indonesia membutuhkan 1,3 juta guru ASN sampai 2024 tapi pemerintah malah merekrut ASN kontrak bernama PPPK. PPPK solusi kekurangan guru jangka pendek. Harusnya pemerintah rekrut guru PNS sebagai solusi jangka panjang. Alasan anggaran jumbo menjadi faktor utama Pemerintah tak lagi rekrut guru PNS. Padahal anggaran pendidikan dalam APBN pun mengalami kenaikan signifikan tiap tahunnya.
Pada 2023 alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 612 triliyun, naik 5,8 persen dari tahun 2022 sebesar 574,9 triliyun.
"Negara alami darurat kekurangan guru ASN, anggaran pendidikan besar pula 612 triliyun, tapi Pemerintah masih enggan merekrut guru PNS, sebuah ambivalensi dalam bersikap," tegas Satriwan.
Maka jelas bahwa rekrutmen guru ASN PPPK tidak menjawab kebutuhan guru nasional, malah sebaliknya menyisakan persoalan berlarut-larut.
