Keenam, merespon tahun 2023 ini adalah tahun politik menghadapi Pemilu 2024 nanti, P2G mendesak agar guru dan organisasi guru tidak terjebak kepada politik praktis apalagi membawa peserta didik, warga sekolah, madrasah, satuan pendidikan terjebak dalam kampanye politik praktis.
"Satuan pendidikan harus netral dan bersih dari politik elektoral seperti kampanye. Organisasi guru dan guru pada khususnya harus bersikap cerdas dan bijak dalam menghadapi tahun Pemilu," lanjut Feriansyah.
"P2G juga mengimbau siapapun tidak boleh membawa atau mengklaim bahwa guru memilih Calon Presiden tertentu. Organisasi guru jangan mempolitisasi guru, memobilisasinya dalam kampanye menjadi vote getter misalnya," pinta Feriansyah.
P2G meminta organisasi guru yang jumlahnya puluhan untuk mengawasi kualitas proses Pemilu demi terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.
Ketujuh, P2G meminta Kemdikbudristek membuka kembali ruang dialog berkualitas dengan asas partisipasi yang bermakna dalam proses perancangan RUU Sistem Pendidikan Nasional.
P2G melihat pascaditolaknya RUU Sisdiknas, Kemdikbudristek tidak pernah lagi membuka ruang dialog kepada semua stakeholders pendidikan.
P2G sebenarnya mendukung revisi UU Sisdiknas yang lama, tetapi harus ada pelibatan semua pemangku kepentingan. Dan tidak merugikan hak-hak guru sebab UU Guru dan Dosen yang sekarang sedemikian ideal mengatur hak guru meskipun lemah dalam implementasi.
"P2G berharap adanya partisipasi yang bermakna. RUU Sisdiknas hendaknya lahir dari pikiran seluruh komponen bangsa untuk jangka panjang, bukan dari satu atau dua kelompok saja," pungkas Feriansyah. ***
