RIAUMAKMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya dalam mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah potensi penyimpangan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan dan menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Ada empat hal yang perlu dicermati, salah satunya potensi fraud yang pasti ada. Semua terpusat di Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi tidak bisa diawasi sepenuhnya hingga ke daerah," ujar Setyo dalam pertemuan dengan jajaran BGN di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (6/3/2025).
Baca Juga: Menteri UMKM Dorong Perempuan dan UMKM dalam Program MBG
Setyo juga mengkritisi mekanisme penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dugaan perlakuan khusus dalam pemilihan pihak penyedia dapur, pembangunan fasilitas, hingga bahan baku.
"Berita sumir beredar tentang adanya perlakuan khusus dalam penentuan SPPG. Ini harus menjadi perhatian agar program berjalan dengan adil dan transparan," tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti efektivitas pemberian susu dalam program MBG.
Menurut kajian KPK, program serupa sebelumnya tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena distribusi biskuit lebih dominan dibandingkan susu.
"Dari tahun ke tahun, penurunan stunting tidak signifikan. Kandungan makanan harus benar-benar dikaji agar bermanfaat bagi anak-anak dan ibu hamil," lanjutnya.
Terkait anggaran, Setyo mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam distribusi dana ke daerah.
Baca Juga: Presiden Targetkan Seluruh Anak Menerima MBG di Akhir 2025
Ia mencontohkan laporan adanya pengurangan jatah makanan yang seharusnya senilai Rp10.000, tetapi hanya diterima Rp8.000.
"Ini harus diperhatikan karena berimbas pada kualitas makanan yang diberikan," ujarnya.
Untuk mencegah penyelewengan, KPK mendorong keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan.
"Transparansi sangat penting. Masyarakat, termasuk NGO independen, harus dilibatkan dalam pengawasan penggunaan anggaran," imbuhnya.