RIAUMAKMUR.COM - Isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal terus menjadi perhatian serius. Minimnya akses informasi terkait ketenagakerjaan di luar negeri, menjadi salah satu penyebab utama.
Menurut Seknas Jaringan Buruh Migran (JBM), Savitri Wisnuwardani mengatakan, banyak calon PMI terjebak praktik pemberangkatan ilegal. Hal itu, juga akibat kurangnya pemahaman tentang prosedur resmi.
"Pentingnya pembenahan sistem data pekerja migran untuk mengatasi masalah ini. Data akurat dibutuhkan untuk merancang langkah pencegahan dan mengidentifikasi kerentanan TKI," kata Savitri saat berbincang dengan PRO3 RRI, Selasa (19/11/2024).
Baca Juga: Regional CEO BSI Aceh Tekankan Pentingnya Komunikasi Efektif
Ia menambahkan, sistem informasi yang mencakup tata cara migrasi resmi dan daftar perusahaan penyalur tenaga kerja terverifikasi sangatlah penting. Hal ini agar calon TKI dapat memilih agen yang tepat.
"Regulasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan agensi luar negeri juga harus diperketat. Penerapan sistem peringkat atau daftar hitam untuk mengidentifikasi perusahaan bermasalah," ucapnya.
Tidak hanya itu, Ia menjelaskan, untuk meminimalkan fenomena TKI ilegal diperlukan Kolaborasi lintas sektor dan edukasi intensif.
Baca Juga: Polda Aceh Kerahkan 350 Personel ke Lokasi Debat Cagub-Cawagub
Pemerintah juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan informasi sampai ke calon pekerja migran.
"Kita harapkan kebijakan baru yang dibuat pemerintah dapat menjawab tantangan ini. Pekerja migran membutuhkan perlindungan, dan itu dimulai dari informasi yang benar," ujarnya.