RIAUMAKMUR.COM – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Heni Kartikawati, menyampaikan perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Riau hingga 31 Oktober 2024.
Pendapatan negara tercatat mencapai Rp21,52 triliun atau 73,56 persen dari target yang ditetapkan. Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar 6,26 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 secara year-on-year (yoy).
"Penerimaan negara hingga akhir Oktober terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp20,40 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,13 triliun. Namun, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 6,62 persen, seiring dengan penurunan realisasi pada hampir semua jenis pajak, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang tumbuh 3,59 persen," ujar Heni, Jumat (22/11/2024).
Heni menambahkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami lonjakan cukup signifikan pada Oktober, tumbuh 2,76 persen yoy. Namun, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi tajam sebesar 29,06 persen, dengan realisasi mencapai Rp1,54 triliun atau 38,73 persen dari target.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp27,21 triliun hingga Oktober 2024, tumbuh 5,79 persen yoy. Hal ini menyebabkan defisit sebesar Rp5,76 triliun.
Pertumbuhan belanja negara disokong oleh peningkatan belanja Pemerintah Pusat sebesar 16,69 persen, sementara Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh 2,26 persen.
"Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 16,87 persen, 12,45 persen, 29,31 persen, dan 74,38 persen. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung program strategis nasional dan bantuan masyarakat," jelas Heni.
Di sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau, pendapatan daerah mencapai Rp27,47 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp27,36 triliun, menghasilkan surplus sebesar Rp107,36 miliar.
Dengan pembiayaan daerah sebesar Rp813,91 miliar, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tercatat sebesar Rp921,27 miliar.
Namun, Heni menyoroti bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp19,58 triliun atau 71,30 persen dari total pendapatan.
"Ketergantungan fiskal daerah kepada pusat masih sangat tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi Riau untuk meningkatkan kemandirian fiskal," ungkapnya.
Ke depan, Heni berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan guna mengoptimalkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan yang lebih merata di Riau. ***