RIAUMAKMUR.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat pendapatan negara mencapai Rp6,76 triliun hingga Maret 2025, tumbuh signifikan 76,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan ini terutama ditopang oleh lonjakan penerimaan Bea Keluar yang tumbuh hingga 1.622,52 persen (year-on-year/yoy).
Plh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Riau, Ahmad Jauhari menyebutkan bahwa tren positif juga terlihat dari penerimaan Bea Cukai yang telah melampaui target tahunan, dengan capaian Rp3,26 triliun atau 170,59 persen dari pagu.
Baca Juga: Kinerja Moncer, Bea Cukai Riau Catat Penerimaan Rp3,26 T hingga Maret 2025
“Namun demikian, penerimaan pajak justru mengalami kontraksi 2,21 persen secara tahunan akibat penurunan pada hampir seluruh jenis pajak, kecuali PPN & PPnBM serta Pajak Lainnya,” jelas Ahmad Jauhari dikutip Jumat (2/5/2025).
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Maret 2025 tercatat sebesar Rp381,79 miliar, turun 3,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya. PNBP Lainnya baru terealisasi 46,56 persen dari target dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 34,38 persen dari pagu.
Di sisi lain, belanja negara di Riau tercatat sebesar Rp5,82 triliun, turun 15,17 persen yoy. Kontraksi paling dalam terjadi pada Belanja Pemerintah Pusat yang turun 33,94 persen akibat penyesuaian pagu anggaran. Komponen Belanja Barang dan Belanja Modal juga menurun, sementara Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial mengalami peningkatan.
Baca Juga: DJP Riau Kumpulkan Rp3,12 Triliun Pajak hingga Maret 2025, Capai 17,60 Persen Target
Untuk belanja Transfer ke Daerah, realisasinya mencapai Rp4,44 triliun, turun 6,91 persen yoy. Kontraksi terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang turun 19,21 persen, meskipun Dana Desa justru tumbuh 49,83 persen.
Dengan tren tersebut, neraca APBN regional Riau kembali mencatatkan surplus sebesar Rp944,35 miliar per Maret 2025.
Sementara itu, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp2,84 triliun atau turun 30,62 persen yoy. Penurunan ini terjadi pada seluruh komponen, termasuk PAD yang terkontraksi hingga 63,99 persen dan transfer antar daerah yang anjlok 85,31 persen.
Belanja APBD Riau juga mengalami penurunan 30,99 persen yoy dengan realisasi Rp2,03 triliun, didominasi belanja operasi sebesar 91,56 persen. Penurunan disebabkan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Menariknya, meski dirancang defisit, APBD Riau justru mencatatkan surplus sebesar Rp812,28 miliar per Maret 2025. Heni juga mencatat belum terdapat realisasi pembiayaan daerah pada periode ini.
“Surplus ini menunjukkan sinyal positif pengelolaan fiskal daerah yang prudent di tengah berbagai tekanan ekonomi,” pungkasnya.