Keinginan Para Kades Perpanjang Masa Jabatan Semakin Dekat Realisasi, 6 Fraksi DPR Dukung Revisi Masa Jabatan

Baca Juga: Siap-Siap Rute Penerbangan Pekanbaru ke Tanjung Pinang Segera Dibuka

Perpanjangan masa jabatan Kades ini memberi ke khawatiran akan melanggengkan praktek korupsi.

Mengutip dari DW.com, Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman menuturkan akan ada lebih banyak celah korupsi jika pemerintah menyetujui usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

"Menurut saya usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus ditolak karena meningkatkan risiko terjadinya korupsi di desa," ungkap ahli ini.

Baca Juga: Jangan Senang Dulu Cuti Bersama Idul Adha Bertambah, Pastikan Dulu ke Perusahaan Apakah Kamu Libur

Ia berpendapat bahwa pembatasan masa jabatan bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut yang akan berimplikasi pada praktek korupsi absolut.

Berdasarkan data ICW, korupsi ditingkat desa dari tahun 2015 hingga 2021 menjadi level pemerintahan yang banyak ditindak aparat penegak hukum karena kasus korupsi.

Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar.