RIAUMAKMUR.COM - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menggesa proses integrasi perizinan perkebunan sawit. Selasa (31/10/2023).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli mengungkapkan, secara umum Provinsi Riau telah melakukan proses kompilasi atau pengumpulan data (per Oktober 2023).
“Dari 418 izin lokasi (ILOK) yang ada di Riau, sebesar 94,02 persen telah dikompilasi. Untuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) sudah dikompilasi sebesar 94,12 persen dari 316 IUP yang ada di Riau,” terangnya di Kantor Gubernur.
Lebih lanjut dijelaskannya, dari 418 ILOK yang ada di Provinsi Riau, telah berhasil terintegrasi sebesar 70,98 persen dengan IUP sebesar 66,10 persen dari 316 IUP yang ada di Riau.
“Untuk perusahaan kewenangan Provinsi Riau, dan Kota Pekanbaru, ILOK dan IUP sudah terintegrasi 100 persen per Oktober 2023,” terangnya.
Sementara itu, angka integrasi ILOK dan IUP terendah dipegang oleh Kabupaten Kuantan Singingi dengan ILOK sebesar 24 persen dan IUP 0 persen.
Melihat hal ini, Zulfadli menghimbau agar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat bersinergi dan menggesa progres ini bersama Pemerintah Provinsi Riau.
Karena ia melihat, angka ILOK dan IUP di Kabupaten/Kota akan sangat mempengaruhi nilai Stranas-PK Provinsi Riau secara nasional.
“Kami dari Pemerintah Provinsi Riau sangat serius untuk seceptnya menyelesaikan hal ini. Ayo kita kerja sama, kalau memang ada hal yang perlu dikerjasamai dengan Provinsi,” tutup Zulfadli.
Artikel Terkait
Salahkan Penyelidik Dalam Kisruh OTT di Basarnas, Pimpinan KPK Disorot dan Dikecam
Presiden Tanggapi Biasa Polemik KPK dan TNI Terkait Penetapan Tersangka Kepala Basarnas
Lukas Enembe Meresahkan Warga Rutan KPK Dengan Kerap Kencing Dicelana
Bus KPK akan Road Show ke Riau, SF Hariyanto: Harus Dipersiapkan dengan Matang
Gambaran Sementara Perjalanan Roadshow Bus KPK ke Riau September Mendatang
Tindaklanjuti Arahan KPK, Pemprov Riau Tertibkan seluruh Aset Daerah
Soal Isu Pembubaran KPK, Presiden: Perlu Ada Evaluasi
Pemprov Riau Bersama KPK RI Gelar Rakor Terkait Tindak Lanjut Peyelesaian Pengelolaan BMD
Setelah Heboh Percakapan Dirut PT Taspen dan Mantan Istri di Tiktok, KPK Panggil dan Selidiki PT Taspen
Cak Imin Akan Diperiksa Usai Pengumuman Bakal Calon Wakil Presiden, KPK Sebut Tak Ada Kaitan Politik
Cak Imin Tidak Hadiri Panggilan KPK Hari Ini, Dipanggil Terkait Posisinya Pernah Jadi Menaker 2012
Roadshow Bus KPK Tiba di Pekanbaru, Pemprov Riau Siap Bersinergi
Dihadapan Kepala Daerah di Riau, Johanis: KPK Selalu Ada di mana-mana
Tahun Politik Segera Tiba, KPK Ingatkan Soal "Serangan Fajar"
Johanis Tanak: Masyarakat Juga Bagian dari KPK, Bisa Laporkan Indikasi Korupsi
KPK Telah Memberikan Edukasi Antirasuah Kepada 15 Ribu Warga Riau
Roadshow Bus KPK 2023 Pamit, Pemprov Riau Ungkapkan Apresiasi
Dugaan Pemerasan KPK kepada Syahrul Yasin Limpo, Polda Metro Jaya Telusuri Kebenaran Foto Viral
Suami Zaskia Gotik Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Pembangunan Gereja di Mimika
Ketua MK, Presiden, Walikota Solo dan Ketua PSI Dilaporkan KPK Buntut Putusan MK