RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Alokasi anggaran belanja negara di Provinsi Riau tahun anggaran 2024 sebesar Rp31,83 triliun.
Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Burhani AS menjelaskan bahwa alokasi anggaran belanja negara di Riau 2024 sebesar Rp31,83 triliun tersebut, terdiri dari Alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk 13 pemerintah daerah sebesar Rp23,20 triliun.
Rinciannya, Alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ini terdiri dari DAU Rp9,99 Triliun, DAK Fisik Rp1,09 Triliun, DAK NON FISIK Rp3,65 Triliun, DBH Rp6,91 Triliun, Insentif Fiskal Rp95,83 Miliar, Dana Desa Rpp1,45 Triliun.
"Alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk 13 pemerintah daerah ini meningkat sebesar Rp 142,67 Miliar dari alokasi TA 2023. Atau Rp23,20 triliun di tahun 2024," jelasnya, Senin (11/12/2023).
Sedangkan, Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp8,63 triliun yang dialokasikan pada 463 Satuan Kerja.
Adapun 83,18% dari alokasi Belanja K/L tersebut tersebar pada 10 K/L utama yaitu, Polri Rp1.412.247.616.000 dengan Jumlah DIPA 38 satker, Kemenhan Rp538.335.568.000 dengan Jumlah DIPA 4 satker , Kemenkumham Rp363.319.406.000 dengan Jumlah DIPA 38 satker.
Lalu, KEMENPUPR Rp1.360.634.377.000 dengan Jumlah DIPA 15 satker, KPU Rp512.440.335.000 dengan Jumlah DIPA 13 satker, Bawaslu Rp232.711.445.000 dengan Jumlah DIPA 3 satker.
Selanjutnya, Kemenag Rp1.304.679.661.000 dengan Jumlah DIPA 137 satker, Kemenhub Rp363.451.289.000 dengan Jumlah DIPA 17 satker,
Terakhir, KLHK Rp230.505.825.000 dengan Jumlah DIPA 11 satker dan Kemendikbudristek Rp858.785.212.000 dengan Jumlah DIPA 5 satker.
Ia menambahkan bahwa APBN 2024 telah disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terjadi.
Secara nasional, Target Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.802,3 triliun dan didukung dengan upaya optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Sektor perpajakan diharapkan terus didorong oleh kinerja ekonomi yang membaik.
Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik, kelestarian lingkungan, serta mendorong perbaikan tata kelola.
"Sementara itu, Belanja Negara telah ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun," jelasnya.
Selanjutnya, defisit APBN tahun 2024 yang diperkirakan sebesar 2,29% PDB atau sebesar Rp522,8 triliun dikelola dengan pembiayaan utang yang sangat terukur, efisien, serta kompeten.
Artikel Terkait
DJP Buka-Bukaan Soal Pajak Sawit Riau yang Masih Jadi Andalan Penerimaan, Ini Penjelasannya
Cek Rekening Ya, DJPb Riau Cairkan THR Pegawai Senilai Rp424,97 Miliar hingga 11 April 2023
DJPb: APBN Riau Triwulan I Surplus Rp72 Miliar
DJP Angkat Suara Soal Heboh Harga Tiket Konser Coldplay Mahal
DJP Riau Sita 20 Aset Penunggak Pajak Senilai Rp6,85 Miliar
Plt Kakanwil DJPb Riau Burhani AS Temui Gubri Syamsuar
DJP Riau Sita Aset 14 Wajib Pajak dengan Total Rp3,69 Miliar
Penerimaan Pajak Kanwil DJP Riau Capai Rp10,30 Triliun per Juni 2023
DJPb: Realisasi KUR Riau Rp3,47 Triliun, UMi Rp82,64 Miliar hingga Juni 2023
DJPb: Realisasi Transfer ke Daerah Riau Capai Rp11,37 Triliun hingga Juli 2023
Kantor Pajak Akan Jadi Sepi, DJP Akan Keluarkan Core Tax Administration System
DJP Riau Sita 26 Aset Nunggak Pajak Senilai Rp6,2 M
PDRB Triwulan II 2023 Tumbuh 4,88 Persen, DJPb: Perekonomian Riau Stabil