MPR Dorong Kolaborasi Komunitas Tangani Perubahan Iklim Dunia

RIAUMAKMUR.COM - Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mendorong kolaborasi komunitas peduli lingkungan hidup untuk menangani isu perubahan iklim dunia. Ia mengungkapkan, pihaknya mendukung komunitas tersebut dalam mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan peduli terhadap perubahan iklim.

"Saat ini banyak komunitas, 'civil society' yang mempunyai kepedulian besar terhadap isu perubahan iklim, namun mereka berjalan sendiri-sendiri.

Bila berhimpun dalam satu wadah, tentu saja gaungnya akan jauh lebih besar dan kuat dampaknya," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).

Baca Juga: Habiskan Banyak Biaya, Presiden Sarankan Perbaikan Sistem Pemilu

Eddy mengatakan, upaya peduli pada lingkungan hidup merupakan amanat konstitusi negara. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.

"Harus ada perpaduan antara rencana dan kerja nyata, pentingnya berkolaborasi dengan seluruh kelompok tentang kepedulian terhadap isu perubahan iklim.

Termasuk memberi pendidikan kepada masyarakat terkait perubahan perilaku, misalnya mendaur ulang sampah dan menghemat energi," katanya.

Baca Juga: Kemenkes: 50 Persen Puskesmas Sediakan Layanan Kesehatan Jiwa

Eddy memaparkan, pihaknya juga mengajak para pengusaha untuk ikut serta berkolaborasi dengan komunitas lingkungan hidup

. Perubahan iklim semakin nyata, dimana semakin berkurangnya debit air yang terjadi termasuk di daerah-daerah yang menjadi lahan pertanian.

"Gedung-gedung perkantoran yang saat ini menyerap energi dengan jumlah besar perlu menggunakan 'smart technology'. Misalnya memanfaatkan teknologi otomatisasi ketika sudah tidak ada orang di ruangan atau sebuah gedung, listrik dan AC-nya otomatis mati," ucapnya.

Baca Juga: Empat Startup Diajak PLN Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik

Eddy menambahkan, kekurangan air disebabkan sumber air yang ada banyak tersedot untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.

Pemerintah diharapkan mencari solusi terkait kekurangan air, sebab sejumlah daerah merupakan lumbung beras nasional.

"Ada fenomena mengapa banyak petani yang menjual lahannya padahal lahan itu sudah dimiliki secara turun menurun. Mereka menjual lahannya bukan karena tidak bisa berkompetisi, bukan juga karena harga pupuk mahal, namun kekurangan air," katanya.