Legislator Minta Pastikan Stabilitas Harga Jelang Nataru 2025

photo author
Hasmawi RM, Riau Makmur
- Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB
DPR RI, Charles Meikyansah. (Humas DPR RI)
DPR RI, Charles Meikyansah. (Humas DPR RI)

RIAUMAKMUR.COM - Anggota Komisi XI DPR, Charles Meikyansah mendorong Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi kebutuhan pokok jelang Nataru 2025. Ia meminta Pemerintah memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok yang selalu naik, dimana kebutuhan pokok melimpah namun distribusi bermasalah.

"Pemerintah dapat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap praktik perdagangan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen.

Seperti penimbunan barang dan penetapan harga sepihak khususnya jelang Natal dan Tahun Baru, untuk stabilitas harga," ucap Charles dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Lima Prioritas Strategi AI Nasional di Berbagai Sektor

Menurut Charles, tahun baru harus menjadi momentum untuk merancang program yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap bersikap bijak dalam berbelanja momen akhir tahun.

"Tantangan-tantangan tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan.

Baca Juga: Menko Perekonomian Tegaskan QRIS Tetap Bebas PPN

Dengan menyusun anggaran dan memprioritaskan kebutuhan, diharapkan masyarakat dapat bertahan meskipun ada fluktuasi harga yang tidak terhindarkan," katanya.

Charles menambahkan, stabilitas ekonomi dan harga pasar di akhir tahun menjadi isu yang krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap Pemerintah dapat menanggapi isu ini dengan kebijakan yang efektif, serta responsif untuk menghadapi dinamika ekonomi.

Baca Juga: Gunung Ibu Kembali Erupsi, Abu Vulkanik Ribuan Meter

"Harus ada kerja sama lintas instansi untuk memastikan ketersediaan barang dan sebagai upaya menghindari spekulasi harga yang tidak wajar.

Upaya bersama antara Pemerintah, DPR, dan stakeholder berkepentingan serta masyarakat diperlukan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkeadilan," ujarnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Hasmawi RM

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X