Tanpa Dubes di Washington, RI Tetap Siapkan Jurus Negosiasi Hadapi Tarif 32 Persen Trump

"Indonesia akan mendorong kesepakatan bersama ASEAN. Menteri Perdagangan juga terus berkomunikasi, tidak hanya dengan Malaysia, tetapi juga Singapura, Kamboja, dan negara lainnya untuk mengkalibrasi posisi bersama," jelas Airlangga.

Baca Juga: Trump Gebuk Ekspor RI, Prabowo Lawan dengan BRICS dan Hilirisasi

Dalam pemaparannya kepada pelaku usaha, pemerintah mengusung empat strategi utama dalam menghadapi AS:

1. Revitalisasi Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)
   Perjanjian kerja sama bilateral yang ditandatangani sejak 1996 ini dinilai sudah tak lagi relevan dengan dinamika perdagangan saat ini. Pemerintah ingin memperbarui substansi dan cakupan kebijakan dalam TIFA.

2. Deregulasi Non-Tariff Measures (NTMs)
   Langkah ini mencakup pelonggaran aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi, serta evaluasi kebijakan pelarangan dan pembatasan barang ekspor-impor dengan AS.

3. Dorongan Peningkatan Impor dan Investasi dari AS
   Pemerintah membuka peluang lebih besar bagi investasi dan impor dari AS, terutama di sektor strategis seperti minyak dan gas bumi.

4. Pemberian Insentif Fiskal dan Non-Fiskal
   Insentif ini meliputi pengurangan bea masuk, pajak penghasilan (PPh) impor, dan PPN impor untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia dan memperbesar volume perdagangan dua arah.

"Terkait tarif, kita akan dorong agar ekspor-impor lebih seimbang. Produk seperti gandum, katun, dan migas dari AS punya kontribusi besar dalam nilai impor kita," terang Airlangga.

Meski tanpa duta besar di Washington, pemerintah Indonesia tetap optimistis bahwa pendekatan diplomatik yang sedang ditempuh akan menghasilkan kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua negara.***