Eks Menteri Kelautan era SBY Jadi Sosok di Balik Izin Tambang PT KSM yang Kini Dicabut Prabowo

RIAUMAKMUR.COM - Sedang hangat diperbincangkan sebagian publik Tanah Air terkait pemerintah RI yang izin usaha tambang (IUP) 4 perusahaan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Selasa, 10 Juni 2025.

Hal itu berdasarkan keputusan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi.

"Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut Izin Usaha Pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Prasetyo dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2025.

Baca Juga: Gubernur Elisa Kambu Tegaskan Pulau Gag Tidak Tercemar Tambang Nikel: Pemberitaan Itu Hoaks

Untuk diketahui, pemerintah telah memutuskan 4 dari 5 perusahaan tambang yang ada di sekitar kawasan Raja Ampat.

Empat perusahaan itu adalah PT KSM, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dan PT Nurham. Keempat perusahaan itu memiliki izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP).

Hanya PT Gag Nikel yang terafiliasi PT Aneka Tambang Tbk. atau Antam, yang tidak dicabut dengan status izin Kontrak Karya Operasi Produksi.

Adapun pencabutan IUP empat perusahaan itu menyusul maraknya desakan publik atas penambangan di kawasan Raja Ampat, sekaligus hasil penyelidikan internal yang dilakukan oleh sejumlah kementerian.

Berkaca dari hal itu, pencabutan izin terhadap PT KSM sebagai perusahaan penambang nikel yang terafiliasi dengan keluarga konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan.

Baca Juga: Kunjungi Pulau Gag, Bahlil Disambut Warga yang Minta Tambang Nikel Tetap Beroperasi

Nama Freddy Numberi mencuat ke permukaan sebagai sosok di balik perusahaan pemilik IUP di Raja Ampat itu.

Diketahui, Eks Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009 pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tercatat sebagai Direktur Utama PT Kawei Sejahtera Mining.

Merujuk dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, perusahaan tersebut disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0036853.AH.01.02.Tahun 2023. Surat tersebut terbit pada 28 Juni 2023.

PT Kawei Sejahtera Mining tercatat sebagai perseroan swasta nasional dengan jangka waktu tidak terbatas dan status tertutup.

Pemerintah juga mencatat PT Kawei Sejahtera Mining memiliki kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 07295 dengan kegiatan usaha pertambangan bijih nikel.