Riau Hanya Punya 80 Polhut untuk 4,8 Juta Hektare Hutan, Gubri Minta Tambahan Personel

RIAUMAKMUR.COM - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan bahwa pengawasan terhadap kawasan hutan di wilayahnya memerlukan perhatian mendesak akibat keterbatasan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) yang sangat tidak sebanding dengan luas hutan yang harus diawasi.

“Jumlah personel yang tersedia memang sangat tidak memadai untuk mengawasi kawasan hutan seluas ini. Kita akui itu,” ujar Wahid di Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (10/6).

Wahid menyebut, hutan yang harus dijaga meliputi hutan lindung, hutan produksi, hingga hutan konservasi.

Baca Juga: Kapolri Apresiasi Langkah Pemprov Riau saat Buka Jambore Karhutla 2025, Serukan Aksi Nyata Cegah Kebakaran Hutan

Masing-masing memiliki tantangan pengelolaan tersendiri.

Untuk itu, ia berkomitmen mengusulkan penambahan sekitar 700 personel Polhut ke pemerintah pusat agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal.

“Penambahan Polhut ya, pasti kita usulkan. Tentunya dengan mencermati peraturan yang berlaku,” katanya.

Selain memperkuat pengawasan, Wahid juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan.

“Harus ada edukasi, mana hutan larangan, mana hutan yang bisa diolah,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Embi Yarman, mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada 80 Polhut yang aktif untuk mengawasi sekitar 4,8 juta hektare hutan di Riau.

Sebanyak 2 juta hektare di antaranya berstatus open access atau terbuka, yang sangat rentan terhadap perambahan dan kebakaran.

“Ini sangat jauh dari cukup. Belum lagi peralatan seperti kendaraan dan senjata api banyak yang rusak,” jelas Embi.

Ia juga menyebutkan empat faktor penghambat utama pengamanan hutan: sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan metode kerja.

Menurutnya, kondisi keuangan Pemprov Riau saat ini menjadi tantangan besar dalam pengadaan perlengkapan, pelatihan, hingga perekrutan Polhut baru.

Sebagai solusi jangka pendek, DLHK Riau menjalin koordinasi dengan Polda dan instansi penegak hukum lainnya.