RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bengkalis, Andika Putra Kenedi, menilai 36 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, tidak memiliki kedewasaan dalam berpolitik.
Dikatakan pria yang akrab disapa Andika Sakai ini, dirinya sudah mendalami informasi tentang polemik ini, termasuk bertanya langsung dengan Wakil Ketua DPD Golkar Bengkalis bidang Organisasi, Muslim Hadi.
"Jadi, pada intinya, persoalan ini bermula karena ada Anggota DPRD Bengkalis Fraksi Golkar yang tidak mendaftarkan diri sebagai Caleg dari Partai Golkar. Dan belakangan diketahui mereka masuk dalam DCS partai lain," kata Andika Sakai, Jumat (1/9/2023).
Baca Juga: HMI Bengkalis Minta DPRD Bengkalis Fokus Urus Rakyat, Kesampingkan Urusan Pribadi dan Kelompok
Sayangnya, jelas Andika Sakai, empat orang ini malah memberikan preseden buruk ke masyarakat, dengan narasi dan retorika mereka yang membuat masyarakat jadi kebingungan.
"Partai itu kan memiliki aturan dan SOP sendiri. Kalau anggota fraksinya tak berkenan di Golkar lagi, tentu harus mengundurkan diri, legowo, jadi pejuang tangguh, jangan sembunyi-sembunyi, yang kemudian memprovokasi pihak lain," tambahnya.
Mestinya, sambung Andika Sakai, dengan jabatan sebagai orang yang dipilih rakyat, harusnya mereka memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah membuat kericuhan, dan terkesan mempermalukan diri sendiri.
Baca Juga: Soal Mosi Tak Percaya di DPRD Bengkalis, Pengamat: Kekanak-kanakan, Tak Ngerti Porsi
Andika Sakai sendiri meragukan pemahaman 36 Anggota DPRD itu terkait mosi tidak percaya. Sebab, jika merujuk pada definisi mosi tidak percaya, hal ini kurang tepat dilakukan mereka.
"Jadi, sebelum membuat mosi tidak percaya, harusnya mereka baca kamus dulu, baca Google, karena mosi tidak percaya itu adalah prosedur parlemen yang digunakan pihak oposisi dengan harapan mengalahkan dan mempermalukan sebuah pemerintahan," katanya.
Dengan pengertian itu, lanjut alumni Universitas Islam Riau ini, maka mosi tidak percaya yang dibuat sama sekali tidak relevan. Karena, yang dilakukan Golkar terhadap 'Kader nakal' ini sudah sangat pas, serta merujuk pada aturan partai.
Baca Juga: Protes Karena Dipecat Golkar, Anak dan Saudara Bupati Bengkalis Rupanya Terbukti Nyaleg di PDI Perjuangan
"Hari ini DCS sudah keluar, mereka masih pakai identitas sebagai kader Golkar untuk menikmati uang negara, bertentangan tidak? Tapi yang lebih memalukan lagi adalah Golkar yang sakit gigi, malah yang lain kesakitan," tuturnya.
Dan permintaan mengganti pimpinan DPRD, tegas Andika Sakai, merupakan hak prerogatif partai pemenang, dan itu tidak boleh diintervensi oleh partai lain.
Lebih jauh, Andika Sakai berharap Anggota DPRD Bengkalis bisa menyadari kekeliruannya ini dan kemudian bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif.
Baca Juga: Ini Kata Golkar Bengkalis Soal Empat Anggota Dewan yang Dipecat
"Ini sudah memasuki tahun politik, suasana harus tetap dingin, agar pelaksanaan Pileg berjalan baik, karena kalau mereka tetap bersikap seperti itu, maka akan berpengaruh pada Pileg 2024," tutupnya.***