RIAUMAKMUR.COM - Komisi pemberantasan korupsi (KPK) imbau masyarakat untuk waspada dan tidak mudah percaya dengan oknum yang mengatasnamakan KPK, maupun terhadap surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) palsu yang beredar di tengah masyarakat.
“KPK menerima informasi beredarnya SPDP palsu berlogo dan berstempel KPK, yang menyebutkan tentang dilakukannya penyidikan atas pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana korupsi di Boyolali Jawa Tengah,” ucap Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Ali Fikri, dalam keterangannya ke InfoPublik, Rabu (1/5/2024).
Lanjut Ali, dalam surat yang tertanggal 9 Januari 2024 tersebut, juga dicantumkan nama dan tanda tangan yang mengatasnamakan Direktur Penyidikan KPK. Namun, KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa informasi tersebut merupakan rekayasa dan tidak benar.
Baca Juga: KPK Luncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan Sosialisasi SPI Pendidikan 2024, Ini Tujuannya
“Surat palsu itu diketahui beredar sejumlah media online sejak awal tahun 2024, dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda,” terangnya.
Ali juga menambahkan, KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.
Baca Juga: KPK Luncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan Sosialisasi SPI Pendidikan 2024, Ini Tujuannya
“Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK, dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya, segera laporkan ke Call Center KPK 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat,” tutupnya. ***
Artikel Terkait
KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan Cabang KPK
Luncurkan MCP 2024, KPK Dorong Percepatan Pencegahan Korupsi di Pemda
Dalami Paket Pekerjaan Menggunakan APBD Perubahan Pemkot Bandung, KPK Periksa Empat Saksi
Dua Saksi Diperiksa KPK Terkait Korupsi Pengadaan APD di Kemenkes
KPK Periksa Dua Hakim Agung Terkait TPK dan TPPU Pengurusan Perkara di MA
KPK Sita Hotel dan 10 Bidang Tanah Milik Mantan Gubernur Maluku Utara
KPK Lakukan Pemeriksaan Disiplin 76 Pegawai atas Pelanggaran di Rutan
KPK Luncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan Sosialisasi SPI Pendidikan 2024, Ini Tujuannya
KPK Luncurkan Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan Sosialisasi SPI Pendidikan 2024, Ini Tujuannya
Ciptakan Generasi Anti Korupsi, KPK Harap Dukungan Semua Pihak Dalam Pelaksanaan SPI Pendidikan