Warga Riau Banyak Jadi Pekerja Ilegal di Malaysia, Gubernur Abdul Wahid Usulkan Regulasi Visa Kerja Jangka Pendek

RIAUMAKMUR.COM – Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan keprihatinan atas tingginya jumlah warga Riau yang bekerja di luar negeri (TKI), khususnya di Malaysia, secara tidak resmi tanpa visa kerja.

Menurutnya, terdapat puluhan ribu tenaga kerja asal Riau yang bekerja sebagai migran non-prosedural, terutama berasal dari tiga daerah yakni Kepulauan Meranti, Dumai, dan Bengkalis.

“Saya baru saja berdiskusi dengan Menteri terkait masalah pekerja imigran. Dari data yang saya dapat, Meranti, Dumai, dan Bengkalis menjadi daerah penyumbang terbesar tenaga kerja tidak terdaftar ke Malaysia. Mereka umumnya bekerja di sektor informal dan tidak mengantongi visa kerja,” ujar Gubri Abdul Wahid saat menghadiri kegiatan di Kantor BPS Riau, Selasa (8/4/2025).

Baca Juga: Tarif Impor AS Naik, Gubernur Riau Wanti-Wanti Dampaknya pada Kelapa Sawit dan Tekstil

Ia menjelaskan, di Kepulauan Meranti yang jumlah penduduknya sekitar 200 ribu jiwa, ada sekitar 50 ribu orang yang menjadi pekerja migran tidak tercatat di Malaysia. Jumlah serupa juga ditemukan di Bengkalis dan Dumai, yang diperkirakan mencapai 20 ribu pekerja.

“Karena tidak memiliki visa kerja, mereka hanya bisa menetap di Malaysia selama 20-25 hari, lalu kembali ke Indonesia selama seminggu, kemudian berangkat lagi. Siklus ini terus berulang dan tidak pernah tercatat secara resmi. Ini berbahaya karena mereka tidak memiliki jaminan sosial maupun perlindungan kesehatan di negara tujuan,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, Wahid mendorong pemerintah pusat agar mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan adanya visa kerja jangka pendek bagi pekerja informal.

Baca Juga: Lapangan Kerja Minim, 35 Ribu TKI Kepulauan Meranti ke Luar Negeri Secara Ilegal, Ini Kata Gubri

“Saya minta ada regulasi khusus agar mereka bisa bekerja secara legal selama 1 sampai 3 bulan. Ini akan memberikan banyak manfaat, seperti menurunkan angka pengangguran di daerah dan memberikan akses jaminan sosial kepada mereka,” kata Wahid.

Gubernur juga menekankan pentingnya pembenahan data untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran terkait tenaga kerja migran asal Riau.

“Saya senang bisa hadir di BPS hari ini, apalagi ada rilis data terbaru. Bagi saya, data yang tidak menyenangkan sekalipun tetap penting, karena itu menjadi dasar untuk kita mencarikan solusi,” tuturnya.

Menurutnya, keterbukaan terhadap data yang akurat akan menjadi landasan utama dalam merancang langkah-langkah kebijakan yang relevan dan menyentuh kebutuhan masyarakat. ***