DJPb Catat Kinerja Fiskal dan Ekonomi Riau April 2025 Tetap Kuat, Tapi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Masih Jadi PR

Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan daerah hingga akhir April 2025 tercatat sebesar Rp5.617,81 miliar atau 15,31 persen dari pagu. Namun, secara tahunan mengalami kontraksi 7,05 persen akibat penurunan signifikan pada pendapatan transfer sebesar 13,95 persen dan transfer antar daerah yang turun drastis hingga 90,31 persen.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh kuat sebesar 38,08 persen dan pendapatan dari Lembaga Layanan Perdagangan Daerah yang Sah (LLPDyS) melonjak hingga 1.099,09 persen.

Realisasi belanja daerah mencapai Rp5.478,38 miliar atau 14,42 persen dari target, masih didominasi oleh belanja operasi sebesar 88,19 persen. Namun, secara tahunan, total belanja mengalami penurunan 11,27 persen.

Penurunan terutama terjadi pada belanja transfer yang merosot 49,32 persen, belanja modal yang turun 39,72 persen, dan belanja barang dan jasa dalam belanja operasi yang menurun 14,90 persen.

Meskipun dalam perencanaan APBD Riau mengalami defisit, pada realisasi hingga April justru mencatatkan surplus sebesar Rp139,43 miliar. Adapun hingga akhir April 2025, belum terdapat realisasi pembiayaan daerah.

Perhatian besar juga diberikan pada penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sampai 30 April 2025, baru 22.817 guru yang menerima TPG dengan total nilai sebesar Rp278,26 miliar dari total pagu Rp2,13 triliun.

Dengan asumsi penyaluran merata setiap triwulan, maka semestinya pada triwulan I disalurkan sekitar Rp531,85 miliar untuk 43.611 guru.

Belum tersalurkannya sebagian besar TPG diduga disebabkan oleh belum diajukannya nama dan rekening oleh Pemda atau data yang diajukan tidak valid.

Hasil survei yang dilakukan Kanwil DJPb Provinsi Riau kepada guru penerima dan non-penerima TPG triwulan I menunjukkan bahwa 60 persen responden meyakini keterlambatan pembayaran TPG akan mengurangi motivasi mengajar dan berdampak pada kualitas pendidikan.

Heatmap Correlation Analysis memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan korelasi tinggi antara motivasi guru dan kualitas pendidikan, yaitu sebesar 0,75.

Sebanyak 40 persen dari 1.661 responden yang terdiri dari ASN dan non-ASN mengetahui bahwa terdapat perbedaan waktu pembayaran TPG antar wilayah di kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Terdapat tiga penyebab utama keterlambatan TPG, diantaranya masalah sinkronisasi data antara Dapodik dan Info GTK (50 persen responden), paling sering terjadi di Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti. Server Info GTK sering down saat banyak pengguna mengakses sistem (30 persen responden), terutama di Kuantan Singingi dan Dumai. Hingga soal kesalahan verifikasi rekening (20 persen responden), seperti kasus yang terjadi di SDN 009 Petalongan.

Menanggapi hal ini, Kemendikdasmen dan pemerintah daerah telah menyediakan hotline pengaduan untuk guru yang belum menerima TPG, sekaligus mendorong guru untuk mengupdate data mandiri melalui aplikasi Info GTK yang telah diperbarui.

Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses validasi dan pencairan tunjangan serta memastikan data guru bersertifikasi lebih akurat.

Dalam pernyataannya, Heni Kartikawati menegaskan komitmen Kanwil DJPb Riau dalam mendorong percepatan penyaluran anggaran dan peningkatan kualitas belanja daerah.