RIAUMAKMUR.COM - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait kesepakatan dagang Indonesia yang memasukkan transfer data pribadi sebagai bagian dari negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).
Sebelumnya diketahui, kesepakatan transfer data pribadi warga RI itu juga berdampak pada penurunan tarif bea masuk AS dari yang sebelumnya sebesar 32 persen menjadi 19 persen.
Airlangga menilai, transfer data pribadi sebenarnya sudah menjadi praktik yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, seperti saat mendaftar di platform digital maupun berbelanja daring.
Baca Juga: Negosiasi Masih Berlangsung, Menko Airlangga Sebut Tarif Trump 32 Persen untuk Indonesia Ditunda
“Kalau terkait dengan data pribadi itu sebetulnya beberapa data pribadi merupakan praktik masyarakat saat daftar di Google, di Bing, melakukan e-commerce, dan lainnya," ujar Airlangga kepada awak media di Gedung Kemenko Perekonomian RI, Jakarta, pada Kamis, 24 Juli 2025.
"Saat membuat email akun itu kan data diunggah sendiri, dan data-data seperti ini tentu termasuk data pribadi," imbuhnya.
Menko Perekonomian RI itu menuturkan, adanya kesepakatan dengan AS justru memberikan pijakan hukum yang jelas dan kuat dalam kerja sama kedua negara, khususnya dalam hal perlindungan data pribadi lintas negara.
"Kesepakatan Indonesia dan Amerika ini membuat protokol yang kuat agar ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk pengelolaan lalu lintas data pribadi antarnegara atau cross border," terang Airlangga.
"Kesepakatan ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi warga negara Indonesia," sambungnya.
Perihal itu, Airlangga memberikan contoh terkait transfer data yang telah memiliki standar keamanan tinggi, misalnya dalam penggunaan kartu ATM yang memiliki label internasional, seperti Mastercard atau Visa Card.
"Jadi ini beberapa security yang dilakukan di sektor digital. Selama ini jika bertransaksi menggunakan Mastercard atau Visa Card, data antara satu negara dengan negara lain juga diputar dan terhubung dengan KYC, Know Your Customer," jelasnya.
Menyikapi kekhawatiran warga RI terkait deal dagang RI dengan AS itu, Airlangga menyebut kesepakatan ini diyakini akan memperkuat perlindungan data pribadi WNI.
"Jangan sampai ada orang masuk ke data center tanpa izin kemudian mengambil server atau mengambil data. Demikian pula keamanannya, kabelnya berada dalam standar tertentu sehingga orang tidak bisa mengutak-atik kabel tersebut," tukasnya.***
Artikel Terkait
Selain Desak Airlangga Segera Deklarasi Capres 2024, Ini 3 Rekomendasi Dewan Pakar Golkar
Nurdin Halid Pertegas Bahwa Munas Golkar Bukan Mandatkan Airlangga Hartarto Jadi Capres, Ini Kronologinya
Menko Airlangga: Perekonomian Indonesia Tumbuh Kuat dan Cetak 5,17% yoy di Kuartal II 2023
Sesuai Arahan Jokowi, Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Lakukan Pengetatan Impor Komoditas Tertentu
Buat Kebijakan Pro Petani di Masa El Nino, Airlangga Hartarto Dorong Kredit Usaha Alsintan
Harus Jadi Perhatian Serius, Ini Empat Alasan Prabowo Subianto Mesti Jadikan Airlangga Hartarto Cawapres
Golkar Pilih Usung Gibran Rakabuming Ketimbang Airlangga, Ini Kata Idris Laena
Idris Laena: Kita Harus Apresiasi Ketum Airlangga Hartarto
Airlangga: Pemerintah Lanjutkan Program Bantuan Pangan di Tahun 2024
Soal Nama Tunggal Cakada Golkar, Sudirman Almun: Jangan Ulangi Kegagalan Airlangga Hartarto di Pilpres 2024
Menangkan Golkar dan Prabowo Gibran, Airlangga Hartarto Akan Datang ke Riau Sabtu Depan
Militansi Caleg DPR RI Golkar di Riau Semakin Tinggi, Airlangga Beri Target Lima Kursi, Ini Daftar Caleg-calegnya
Airlangga Hartarto Pantas Memimpin Partai Golkar Lagi, Ini Lima Langkah Airlangga yang Patut Diacungi Jempol
Menko Airlangga Ajak Masyarakat Belanja Manfaatkan BINA Diskon
Airlangga: PPN untuk Barang Dibeli, Bukan Sistem Pembayarannya
Menang di WTO, Menko Airlangga: Ini Bukti Bahwa Kekuatan Indonesia
Menko Airlangga Ungkap Indonesia Beri Dukungan Penuh pada 4 Poin Kesepakatan KTT BRICS 2025 di Brasil
Negosiasi Masih Berlangsung, Menko Airlangga Sebut Tarif Trump 32 Persen untuk Indonesia Ditunda