Menurut Fraksi Demokrat opini WTP merupakan kewajiban yang harus didapat oleh Pemkab Rohil dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Diingatkan pula agar pemerintan dapat memperhatikan masukan dari berbagai pihak.
Menurut Fraksi Demokrat opini WTP merupakan kewajiban yang harus didapat oleh Pemkab Rohil dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Diingatkan pula agar pemerintan dapat memperhatikan masukan dari berbagai pihak.
Artikel Terkait
DPRD Jateng: Jemput Bola Perekaman e-KTP Pemilih Pemula
Dana Otsus 2024 DPRD Naik Rp3 Miliar Lebih, Ini Alasannya
Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau Naik ke Penyidikan
Jawaban Bupati Blora Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
DPRD Jatim Minta Kurikulum Merdeka Dievaluasi
DPRD Kabupaten Pasuruan Sahkan Raperda RPJMD 2025 - 2045
Komisi III DPRD Tuban Gelar Raker dengan OPD Terkait, Ini yang Dibahas
Terus Berinovasi, Komisi C DPRD Jatim Apresiasi UPT Dispenda di Mojokerto
Pemkab HSU Bersama DPRD HSU Sepakati KUPA dan PPAS Perubahan TA 2024
Ketua DPRD Pelalawan Beri Apresiasi Saat Cek Kesiapan PT Musim Mas Hadapi Karhutla