Kinerja Gubernur Syamsuar Dikritisi, Karmila Sari Beberkan Program Pemprov Untuk Kesejahteraan Rakyat

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU- Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Riau, Karmila Sari, mengungkapkan DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau, Syamsuar, memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan daerah, hingga ke tingkat desa.

Dikatakan Karmila Sari, sejak dilantik menjadi Gubernur Riau pada tahun 2019 lalu, Syamsuar sudah langsung membuat kebijakan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Karmila Sari yang saat itu menjadi Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau menyebutkan, program tersebut ternyata mampu meningkatkan perekonomian di tingkat desa.

Baca Juga: Kemajuan Daerah Butuh Partisipasi Masyarakat, Erna Willianti: Sampaikan Saran dengan Santun

Sebab, dengan support dana dari Pemprov Riau ke tingkat pedesaan melalui Bumdes, roda perekonomian di desa semakin bertumbuh, karena perputaran uang semakin baik.

"Bahkan Wakil Menteri Desa, Pak Budi Arie mengapresiasi Pemprov Riau karena di tahun 2022 lalu, sebanyak 159 desa menyandang predikat desa mandiri, padahal di tahun 2019, hanya 10 desa saja," ujar Karmila, Rabu (19/4/2023).

Sebagai informasi, saat ini terdapat 159 desa mandiri, 520 desa maju, 801 desa berkembang, 87 desa tertinggal dan 24 desa sangat tertinggal di Provinsi Riau.

Baca Juga: Banyak yang Menyinggung Kinerja Gubernur Syamsuar, Ini Kata Fraksi Golkar DPRD Riau

DPRD Riau dan Gubernur Syamsuar menargetkan, pada tahun 2024 desa mandiri akan semakin bertambah dan desa sangat tertinggal di Provinsi Riau tidak ada lagi.

"Apa yang digagas oleh Pemprov Riau ini sesuai dengan misi Gubernur Riau yang dituangkan dalam RPJMD Riau 2019-2024, yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing," jelasnya.

Bantuan keuangan khusus ini akan diprioritaskan tehadap desa-desa di Riau untuk maju. Adapun besaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK ) Desa tahun 2023 adalah Rp. 278.425.000.000,-, dengan rata-rata per desa sebesar Rp. 175.000.000,.

Baca Juga: Ada Peran Besar Gubernur Syamsuar, Daerah Penghasil Terima DBH Sawit, Ini Penjelasan Gulat Manurung

Pemprov Riau, lanjut Karmila, memberi kesempatan kepada semua desa untuk memiliki usaha dalam bentuk Bumdes. "Alhamdulillah sudah tercapai, Bumdes berkembang dan maju," katanya.

Kesempatan ini, sambungnya, cukup terukur, sebab saat ini Riau menjadi provinsi kedua di tingkat nasional dengan jumlah desa mandiri terbanyak, setelah Provinsi Bali. Ini menandakan bahwa masyarakat Riau sangat antusias untuk maju dan mandiri.